Jakarta, PostKeadilan – Menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal dalam forum internal yang dihadiri para purnawirawan itu, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan sebut ucapan Gatot dinilai tidak pada tempatnya.
“Melempar informasi yang notabenenya itu dianggap sebagai informasi yang sangat sensitif. Saya sebut kepada publik itu menurut saya tidak pada tempatnya. Sebaiknya dihindari dan ternyata benar kemudian menjadi riuh,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Namun, gara-gara ucapannya, Gatot dinilai tengah bermanuver politik. Apa kata politikus PDIP ini?
“Menurut hemat saya, semua orang berhak mencalonkan presiden, tapi ikuti aturan perundang-undangan. Ketika saya mau mencalonkan anggota DPR, saya bahkan mundur sebelum masa saya habis. Tapi kalau saya masih dinas melakukan kampanye, itu tidak pas,” paparnya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku jika penyataan terkait isu penyelundupan 5.000 senjata benar merupakan suara dia. Namun, Gatot menegaskan itu bukanlah pernyataan pers sehingga enggan menanggapinya.
“Saya tidak pernah pers release. Hanya saya menyampaikan ke punarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya itu benar. Tapi saya tidak pernah pers release maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).
Menkopolhukam Wiranto memberi konfirmasi pembelian 500 pucuk senjata merupakan pengadaan Badan Intelijen Nasional (BIN). Menurut Gatot, dia tidak penah berkata ada keterlibatan BIN. Sekali lagi, dia hanya membenarkan ucapannya yang beredar melalui rekaman video.
“Saya nggak pernah ngomong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya 1000 persen. Tapi karena saya tidak pers release, saya tidak menanggapi itu,” tegas Gatot.
“Tanyakan ke Pak Wiranto,” putusnya.
Sebelunya, Minggu (24/9/2017) petang, Menkopolhukam Wiranto menggelar jumpa pers. Menanggapi dua isu politik terkini.
Berikut pernyataan lengkap Wiranto dalam konferensi pers itu:
PENJELASAN MENKO POLHUKAM TENTANG ISU POLITIK TERKINI
Seperti kita ketahui setiap menjelang pemilu apakah Pemilu Kada atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suhu politik selalu memanas. Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi. Pemerintah c.q. Kemenko Polhukam dan segenap jajarannya akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik tersebut masih pada batas-batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional yang tentu akan menganggu berbagai kepentingan nasional.
Menjelang bulan Oktober telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat
dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring
terjadinya konflik horizontal yang perlu segera dihentikan agar tak mengganggu
kepentingan nasional.
Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan
beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat Media
Mainstream maupun Media Sosial.
Pertama, mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S /PKI, dan ajakan untuk
nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.
Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia. Masih
banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII,
Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah
rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu. Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan. Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah.
Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional.
Kedua, informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas.
Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan
5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.
Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.
Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu
tersebut.
Jakarta, 24 September 2017
Menko Polhukam
TTD
Wiranto
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
