Wacana Gubsu Tentang Wisata Halal di Danau Toba, Menuai Penolakan


Sumut, PostKeadilan – Wacana Danau Toba menjadi wisata halal dan wisata syariah yang digaungkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menuai sikap penolakan keras dari warga Tapanuli Raya, Sumatera Utara.

“Wacana tersebut diyakini akan mengikis budaya Batak dan menghasilkan budaya baru,” kata salah seorang tokoh masyarakat Humbahas, Mangupar Manullang, di Doloksanggul, Sabtu (31/8/ 2019).

Bacaan Lainnya

Menurut Mangupar, masyarakat di kawasan Danau Toba termasuk di Kabupaten Humbahas sangat humanis dengan budaya lain. Tentu karena mengedepankan kebinekaan.

“Saya pikir masyarakat di kawasan Danau Toba terbuka dengan beraneka ragam budaya dan kepercayaan,” kata mantan Kadis Pariwisata Humbahas itu.

Filsafat Batak sebagai landasan bersosial dan bermasyarakat, disebut dengan Dalihan Natolu.

“Kami siap dengan kemajuan. Tapi jangan paksa kami dengan identitas budaya baru, apalagi yang disebut dengan wisata halal dan bersyariah. Tempat status sosial, lakukan yang menjadi hak dan kewajiban kita,” tandasnya.

Kemudian, berkaca dari daerah wisata yang selangkah lebih maju yakni Bali sebagai destinasi pariwisata yang cukup diminati, tradisi dan budaya di sana menjadi benteng kekuatan dalam mempertahankan jati diri. “Budaya menjadi kekuatan masyarakat Bali dan siap sebagai tuan rumah yang baik,” ujarnya.

Seturut dengan itu, program mewujudkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), diharapkan menjadi gerbang membangun pariwisata modern.

Tujuan turis mancanegara datang ke kawasan Danau Toba, selain untuk melihat indahnya panorama danau dan alam, juga melihat situs sejarah dan keunikan budaya yang ada di dalamnya, dikemas dalam paket wisata berkelas.

Wacana wisata halal yang dilontarkan Gubsu ini juga mendapat perhatian anggota DPR terpilih dari Dapil Sumut II, Sihar Sitorus. Sihar menilai wacana wisata halal di Danau Toba yang sebut Edy Rahmayadi tidak menghargai apa yang sudah membudaya dalam masyarakat setempat, terutama ketika menyangkut mengenai penataan ternak dan pemotongan babi.

“Wisata halal yang dicanangkan oleh Pemerintah menciptakan pemisahan/segregasi antar umat beragama bahkan suku bangsa. Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama namun tetap satu di dalam Indonesia sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh para pendahulu negeri ini. Jika hal ini diterapkan tentu akan menciptakan diskriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain,” urai Sihar Sitorus, Sabtu (31/08/2019).

Menurut Sihar, Danau Toba sudah memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat lain.

Konsep halal dan haram yang bertujuan untuk menarik wisatawan mancanegara yang diprediksi Edy berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei malah mengganggu apa yang sudah ada dalam masyarakat setempat.

Sihar tidak ingin konsep halal dan haram malah menimbulkan kesombongan rohani antara satu kelompok dengan kelompok lain. “Menghormati budaya dan tradisi lokal itu adalah bagian dari Kode Etik Pariwisata Dunia, yang telah diratifikasi oleh UNWTO, di mana kegiatan pariwisata harus menghormati budaya dan nilai lokal (local wisdom) agar tidak meresahkan masyarakat di sekitar,” tukasnya.

Menanggapi soal itu, Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Fitriyus mengatakan bahwa ada salah tafsir soal penjelasan pak gubernur. ”Ada rekan-rekan dari luar menilai pernyataan yang dilontarkan gubernur Sumut mau buat wisata syariah dan halal. Terkadang kalau kita tidak tahu istilah dan tujuan serta untuk apa sih yang dikatakan halal itu, seolah tujuannya jadi berbeda.
Sehingga apa yang diinformasikan gubernur seolah semua mau diislamkan, dan tidak boleh memasak masakan yang lain,” beber Fitriyus, Sabtu (31/8/2019).

Senada Fitriyus, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Ria Nofida Telaumbanua mengatakan bahwa gubernur punya wacana pembangunan prioritas di Sumut No 5 adalah pariwisata. Itu sejalan dengan prioritas nasional. Karena Presiden menyampaikan ingin menjadi kawasan Danau Toba sebagai Bali kedua.

Jadi bukan hanya kabupaten dan provinsi, tapi nasional juga ikut membantu bagaimana untuk pembangunan kawasan Danau Toba kedepan. Supaya benar-benar menjadi destinasi pariwisata yang membanggakan.

“Ada tiga konsep pariwisata yang harus disiapkan. Atraksi, amenitas dan aksesibilitas,” sebut Ria.

Atraksi di Danau Toba sudah hebat. Ada mulai dari budaya, alam, ulos dan flora fauna.
Dari segi atraksi itu sudah memenuhi. Kedua dari amenitas, pengunjung harus dibuat nyaman. Seperti ada restoran. “Kan lucu kalau kita datang ke tempat wisata tidak ada tempat makan. Toilet umum dan rest area dan tempat ibadah,” imbuhnya
.
Karena kita membawa value ke Danau Toba, pengunjung dari semua agama, baik muslim dan non muslim serta agama lain. “Ini salah satu hal yang harus dipersiapkan dengan matang,” tutur Ria Nofida.

Misalnya ada wisatawan dia muslim. Jadi tidak ada menyinggung apapun. Jadi yang dipikirkan Pak Gubernur itu luar biasa sebenarnya. “Supaya kita bisa menghandle wisatawan yang dari negara muslim dan non muslim,” tutupnya. (Ida/BS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.