Supriatin menjelaskan bahwa Fachrian tamat tahun 2020 lalu. Dia (Fachrian) diterima karena memenuhi syarat sesuai juknis, juklak PPDB pada saat itu.
“Humas kami sudah jelaskan ke pak Tumai. Untuk penerimaan ABK SMK Negeri 15 Kota Bekasi tahun ini memang tidak memiliki tenaga khusus dan atau fasilitas khusus untuk anak disabilitas. Serta SMK kita juga memiliki pembelajaran yang berbeda dengan SMA, dimana harus banyak praktek seperti PKL. Ditambah SMK Negeri 15 Kota Bekasi juga dihunjuk sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan,” beber Wanita kelahiran Sumatera ini.
Lanjut ia, dimana pembelajaran berbasis produk (PJBL) menjadi model pembelajaran utama.
“Fakta di lapangan, kondisi anak kita yang dimaksud. Mohon maaf nih, memang secara kognitif dan kemampuan sudah di adakan test dan ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat. Maka belum diverifikasi oleh panitia. Artinya anak tersebut sudah terdaftar di situs PPDB tetapi ditolak saat verifikasi. Selain itu menurut juknis PPDB Jabar bahwa jalur anak berkebutuhan khusus wajib melampirkan surat keterangan medis/pakar/psikolog yang disertai saran program keahlian yang sesuai hasil diagnose kebutuhan khusus,” terang Supriatin.
Dua hari sebelumnya, pada Senin itu Supriatin datang menemui Tumai dan rombongannya. Kepala Sekolah dan jajarannya ajak bicara baik-baik di ruang kepala sekolah buat menemukan solusi terbaik. Akan tetapi dengan Tumai menolak permintaan tersebut.
“Kami warga sekolah sangat menyesalkan perilaku anggota dewan seperti itu, cenderung melakukan intimidasi dan mengancam kepala sekolah. Selain itu terdengar kata-kata yang menuduh dan memfitnah pihak sekolah adalah HTI. Kejadian tersebut sangat tidak elok terjadi di tempat pendidikan yang mengedepanakan sopan santun dan etika yang baik,” beber Amiluddin.
Saat yang bersamaan ketika itu menjadi tontonan dan pertanyaan para siswa yang sedang melakukan class meeting.
“Mereka (Tumai dan rombongannya) memfitnah kami Anggota HTI dan menolak disabilitas,” sambung Supriatin.
