Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan PostKeadilan. Puluhan masyarakat Desa Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara dan beberapa mahasiswa Universitas Sumatera Utara mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menuntut hak pertanian mereka dikembalikan . (21/09/2023).

Puluhan warga Ramunia kini tidak bisa memanen padi mereka yang sudah mereka kerjakan selama ini karena akses ditutup oleh beton yang terbentang yang dibuat oleh Puskopad Bukit Barisan sepanjang areal pertanian tersebut. Untuk menyampaikan duka yang mereka alami mereka mencoba menyatakan ingin bertemu dengan Gubernur Sumatera yang Baru, agar mereka bisa memanen padi itu.

“Kami datang ke sini bukan mau buat onar ataupun buat kekacauan. Kami hanya meminta kami bisa panen padi yang telah kami tanam” ujar Open Manurung Ketua Kelompok Tani Maju.

Bu Samsia salah satu dari petani juga menjelaskan, tanah yang diduduki oleh Puskopad saat ini bukanlah tanah dari surat yang mereka tunjukkan. Karena tanah ini adalah tanah Ramunia 1, sementara yang mereka punya itu diluar dari tanah yang sekarang mereka tembok itu.

Beberapa ibu ibu juga sempat menangis karena mereka juga diusir paksa keluar oleh Satpol PP dengan alasan dapat mengganggu ketenangan pekerja di dalam.

“Kami ini datang kemari menuntut hak kami, kami bukan perampok yang diusir usir seperti ini. Kalau petani gak ada yang didalam sini pun gak bisa makan” ujar bu manurung sambil menangis saat di usir paksa Satpol PP dari halaman.

Adapun tuntutan mereka ingin menuntut hak pertanian mereka diantaranya :

1. Tarik TNI dari lahan masyarakat di Ramunia.
2. Buka akses ( tembok beton) ke lahan masyarakat agar dapat memanen padi yang sudah siap dipanen.
3. Buka akses bagi masyarakat yang tinggal di lahan.

Setelah mereka melakukan orasi didepan kantor Gubernur, akhirnya mereka diundang untuk naik mendengarkan pendapat. Beberapa petani diterima oleh perwakilan dari Pemerintahan Provsu diantaranya Zuliadi selaku Kabag Biro Pemerintahan, Lesti selaku Asisten I, dan Suherman selaku Staff Ahli Pemprovsu.

Open menegaskan, hasil dari pertemuan tersebut belum ada hasil yang pasti. Karena mereka terkesan takut untuk memberikan beberapa rekomendasi karena terkait Puskopad. Jadi diminta untuk menunggu hingga sabtu ini.

Diaz perwakilan mahasiswa menambahkan, ini adalah urgenitas yang harus segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup masyarakat pertanian dan untuk itu kami juga meminta kepada Bapak Gubernur untuk segera memberikan jawaban secepatnya. Apabila masalah ini tidak tuntas kami selaku mahasiswa akan terus mendampingi masyarakat ini untuk mendapatkan haknya.

“Apabila sampai sabtu ini juga tidak ada jawaban dengan masalah ini, kami masyarakat ramunia akan mendirikan tendak pengungsian di dalam ini sampai hak kami tersampaikan dan terselesaikan” tegas Open.

Penulis : H Sitinjak

Editor : Redaksi Postkeadilan

Sumber Berita : wartawan postkeadilan