AMPHIBI MINTA KLHK DAN POLRI PERTEGAS PELAKSANAAN UU NO.32 TAHUN 2009

- Penulis

Kamis, 3 Mei 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, PostKeadilan – Maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas.Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan Kepolisian Republik Indonesia harus bisa sejalan dalam menyikapi pidana lingkungan hidup.

“Saat ini Undang-Undang pidana lingkungan hidup sepertinya terlihat ‘banci, tidak tegas,” ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung So,si, kepada PostKeadilan di ruang kerjanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  LSM KCBI Safari Ramadhan Bersama Alumni Anak Panti Asuhan Harapan Remaja

Bung Tanjung, panggilan akrab Agus Salim Tanjung So,si, meminta pemerintah harus segera melakukan rakornas penegakan hukum undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kepolisian Republik Indonesia pernah melakukan rapat kerja nasional di Hotel Mercure Harmoni Jakarta Pusat, akan tetapi hasil dari rakornas tersebut sepertinya tidak berjalan,” beber Agus.

Lanjut Agus, AMPHIBI sebagai organisasi lingkungan hidup yang sah yang tertera pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 27 dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus jeli dalam menyikapi Pencemaran Lingkungan yang telah dan marak terjadi di Indonesia.

Baca Juga :  Pimpinan besertasegenap jajaran DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN BOGOR Mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2019

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup UPL saat ini terlihat banyak terjadi pelanggaran,” imbuhnya.

Menurut dia, Izin lingkungan dan analisis dampak lingkungan sepertinya sudah mulai tidak diberlakukan.

Baca Juga :  CALON KONSUMEN MERASA DI BOONGI OKNUM PEGAWAI PDAM TIRTA KEPRI

“Dimana letak keseriusan pemerintah dalam perbaikan lingkungan hidup?” tanya Agus.

Berdasarkan informasi yang masuk kepada AMPHIBI, pengawasan oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten/kota saat ini seperti banyak yang ‘bermain mata’ dengan pelaku usaha.

“Jelas-jelas pencemaran lingkungan telah terjadi, masih saja mencari alasan dibawah ambang batas. Sampai kapan pencemaran lingkungan di nusantara ini bisa terselesaikan kalau seluruh pihak sudah bermain mata.” pungkas Ketua Umum AMPHIBI AST. (R-01)

 

Berita Terkait

Kunker Ke Riau, Jaksa Agung Pertanyakan Perkara Yang Menonjol
Tuntutan Masyarakat Kenegerian Sihotang, “Tutup TPL” juga di Sektor TELE Bupati Terima.
Bupati Toba: Pemilu Harus Damai Bawaslu apel siaga
Setelah JAHIT MULUT, Kementerian LHK Mengundang Gerlamata?
Kabid SD Ditenggarai Melindungi Dugaan Kejahatan Melawan Hukum Para Oknum Kepala Sekolah
Gelombang II Tahun 2023 Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80)
Kadiv PAS Kalsel melakukan Kunker Perdana untuk Monitoring Pelayanan dan Pembinaan Lapas Kelas II A Banjarmasin
Range Debit Air Danau Toba tetap dijaga PT.Inalum sesuai aturan pemerintah
Berita ini 71 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Desember 2023 - 21:00 WIB

Kunker Ke Riau, Jaksa Agung Pertanyakan Perkara Yang Menonjol

Selasa, 5 Desember 2023 - 15:51 WIB

Tuntutan Masyarakat Kenegerian Sihotang, “Tutup TPL” juga di Sektor TELE Bupati Terima.

Senin, 4 Desember 2023 - 20:11 WIB

Bupati Toba: Pemilu Harus Damai Bawaslu apel siaga

Minggu, 3 Desember 2023 - 16:28 WIB

Setelah JAHIT MULUT, Kementerian LHK Mengundang Gerlamata?

Sabtu, 2 Desember 2023 - 12:28 WIB

Kabid SD Ditenggarai Melindungi Dugaan Kejahatan Melawan Hukum Para Oknum Kepala Sekolah

Jumat, 1 Desember 2023 - 21:57 WIB

Kadiv PAS Kalsel melakukan Kunker Perdana untuk Monitoring Pelayanan dan Pembinaan Lapas Kelas II A Banjarmasin

Jumat, 1 Desember 2023 - 15:49 WIB

Range Debit Air Danau Toba tetap dijaga PT.Inalum sesuai aturan pemerintah

Jumat, 1 Desember 2023 - 13:19 WIB

Bawaslu Periksa KPU dan Tim Kampanye Pembagian Makanan dan Susu Gratis

Berita Terbaru

Headline News

Kunker Ke Riau, Jaksa Agung Pertanyakan Perkara Yang Menonjol

Selasa, 5 Des 2023 - 21:00 WIB

Advertorial

Bupati Toba: Pemilu Harus Damai Bawaslu apel siaga

Senin, 4 Des 2023 - 20:11 WIB

Headline News

Setelah JAHIT MULUT, Kementerian LHK Mengundang Gerlamata?

Minggu, 3 Des 2023 - 16:28 WIB

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!