Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Headline NewsHumbahas

Desa Sionom Hudon VII Kabupaten Humbahas Belum Menikmati Infrastruktur Jalan

200
×

Desa Sionom Hudon VII Kabupaten Humbahas Belum Menikmati Infrastruktur Jalan

Sebarkan artikel ini

Humbahas, Post-Keadilan. Instruksi Presiden Joko Widodo mengatakan, Pembangunan infrastruktur harus didedikasikan sebagai sarana pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya infrastuktur jalan. Namun, instruksi tersebut terkesan diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dimana, masyarakat Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan hingga kini belum memiliki akses jalan yang layak. Bahkan, salah satu dusun (dusun bungus) juga belum bisa menikmati sistem penerangan atau PLN, Post Kesehatan, bahkan rumah milik warga di Dusun ini rata rata belum memiliki Kamar mandi (WC).

Example 300x600

Baca Juga : Rapid Test RSU Dolok Sanggul Positif Covid-19, Sementara di RS Tingkat. IV LAB PCR Pematang Siantar, Negatif. Masyarakat Kecewa !

Kepala Desa Sionom hudon VII, WASMAN TUMANGGOR menyampaikan minimnya perhatian Pemkab Humbahas terhadap Desanya.

“Kemerdekaan itu belum kita nikmati terkhusus Desa Sionom Hudon Tujuh,” ujarnya saat ditemui awak media Post-Keadilan dirumahnya. Jumat (08/10/2021).

WASMAN menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan pembangunan jalan di Desa tersebut ke Pemkab Humbahasa, tapi sampai saat ini belum pernah terealisasi.

“Bahkan selama Humbahas menjadi Kabupaten, jalan desa ini tersentuh dana APBD Humbahas hanya satu kali. Padahal Emeritus, Bapak Maddin Sihombing semasa kepemimpinan beliau sudah pernah datang ke Desa ini. Namun, selama Pemerintahan Humbahas dipimpin oleh Bupati Dosmar Banjarnahor SE, hanya ada pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter pada tahun 2018 dari APBD, namun Bapak Bupati belum pernah menginjakkan kakinya ke Desa ini,

Pihaknya pun mengaku tidak menyetujui program Pemkab Humbahas terkait APBDes ketahanan pangan sebanyak 25%.

“Bahkan sebenarnya, seluruh warga desa juga tidak menyetujui program Pemkab saat ini yang mengarahkan APBDes untuk ketahanan pangan (Ketapang )sebanyak 25 %, karena kami bukan kekurangan bahan ketahanan pangan, kami kaya akan hasil usaha tani dan kebun kami, akan tetapi yang kami butuhkan adalah akses jalan untuk mengangkut hasil usaha kami sampai ke pemasaran,” tambahnya.

Pihaknya berharap kedepan akan ada perubahan, yaitu perhatian Pemkab Humbag Hasundutan secara khusus dan prioritas untuk pembangunan infrastruktur di Desanya. (josapat siahaan)

Example 120x600

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.