Menurut Asep, ada hal yang membuatnya ironis. “Untuk memberikan uang kepada auditor BPK Jabar, salah satu staf rumah sakit harus meminjam uang ke bank. Jadi kemudian pinjam untuk memenuhi permintaan,” kata Asep.
Asep memastikan kasus ini tidak berhenti dengan penangkapan. Pihaknya akan melakukan pendalaman, termasuk ke sejumlah pihak terkait.
Awak media pun mencoba menelusuri sejauh mana perkembangan kasus yang dimaksud oleh Asep. Belakangan diketahui, hanya AMR yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sedangkan F belum menjadi tersangka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) Herman PS meragukan keterbukaan Kejaksaan yang melakukan OTT. Ia menuding ada keberpihakan pihak Kejari Cikarang melakukan OTT, menyingkirkan Pemeriksa BPK yang mencoba memeras ASN/PNS di wilayah hukumnya. Seolah ASN RS dan Puskesmas seperti ‘sapi perah’ yang coba diperas BPK Jabar.
“Kalau RS dan Puskesmas yang menjalankan anggaran, kenapa harus takut?. Anak kecil yang kaya. Jadi saya ingin tahu dari BPK, apa yang ditemukan (penyelewengan anggaran), apakah benar-benar diperas atau disuap? ,” kata Herman bercanda, Minggu (3/4/2022) malam.
Namun, lanjutnya, pihaknya tetap memantau perkembangan penanganan kasus OTT tersebut.
“Di satu sisi, kami memberikan apresiasi kepada rekan-rekan kami di Kejaksaan. Di sisi lain, kami akan mengontrol agar tidak ‘masuk angin’. Yang kami maksudkan, PNS yang memberi dan menerima suap, itu sama saja. buruk. Mereka adalah pelaku Korupsi alias Koruptor,” ujarnya. (R-01/Tim)
