“Saya sudah temui bapak, kalau memang mau di blow up (diberitakan) silahkan saja. Menurut beliau (Gubernur Ganjar) jika memang itu salah, mau diberitakan silahkan. Beliau siap beri ‘hukuman,” ucap Bima, Selasa (28/7/2020) malam.
Ditempat terpisah, Ketua NCW, Herman PS sebut penyalahgunaan Mobil Dinas dalam temuan diatas sudah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS. “Kalau bukan urusan kedinasan, mobil dinas tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi dipakai buat ke hotel untuk urusan ‘esek-esek’ begituan, bisa di pecat itu oknumnya,” jelas Herman, Kamis (30/7/2020) siang.
Herman menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) pun sudah mempertegas larangan menggunakan kendaraan dinas ini dalam beberapa kali kesempatan.
“Tidak boleh. Pak Menteri PANRB Tjahjo Kumolo sudah menegaskan dalam berbagai kesempatan. Bagi PNS ketahuan menggunakan mobil dinas bukan untuk kedinasan, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS,” beber pegiat anti rasuah ini.
“Nanti dinilai berdasarkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS,” imbuhnya.
Sanksi yang diberikan kepada PNS tersebut bermacam-macam, tergantung dari jenis dan seberapa besar pelanggaran yang dibuat oleh abdi negara ini.
“Jenis dari hukuman disiplin itu pun banyak, sesuai peraturan disiplin kepegawaian, nanti dilihat dulu jenis pelanggaran dan nilai tingkat pelanggarannya, barulah diberikan hukuman,” tandas dia.
Artinya sudah sangat jelas Kementerian PANRB melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, keluarga, mudik Lebaran. Apalagi dipakai untuk urusan melanggar hukum. Sanksi pun telah disiapkan bagi para PNS yang melanggar ketentuan ini.
