Bekasi, – POSTKEADILAN Buruknya kualitas pekerjaan yang telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, mulai dari pengawasan hingga sampai pengujian hasil pada suatu pekerjaan, membuat pertanyaan besar bagi sejumlah masyarakat khususnya pegiat control sosial yang melihat hasil pekerjaan tersebut.
Baca Juga : KETUA KOMISARIAT AMS BEKASI RAYA UCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN AMS YANG KE 55
Berdasarkan hasil pantauan dari sejumlah kegiatan yang baru saja dikerjakan tahun 2021 saat ini, hampir 90 persen kualitas pekerjaan tidak sesuai, bahkan tidak sedikit pula pekerjaan yang baru saja dikerjakan sudah rusak.
Seperti pada kegiatan pengecoran jalan di beberapa ruas yang ada di Kabupaten Bekasi, banyak terlihat pekerjaan yang baru saja dilakukan pengecoran, sudah banyak yang retak. Sementara setiap pekerjaan sudah ada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kontruksi, masi saja hasil pekerjaan yang tidak sesuai.
Anehnya, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ke Tiga atau Kontraktor pemenang tender, selalu dilakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan, atau disebut uji mutu dan uji tekan beton, melalui Laboratorium milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, namun mengapa tidak menemukan hasil pekerjaan yang janggal, tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat menemukan ada pekerjaan yang menggunakan beton tidak sesuai RAB, sehingga menjadi temuan BPK.
Akan tetapi hal itu ditepis oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi (DSDABMBK), Prima kepada awak media ketika dihubungi melalui telpon selulernya.
Dirinya menjelaskan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi (DSDABMBK) tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan, kami hanya mengambil sample untuk melihat ketebalan beton.
“Dari Pemda tidak melakukan uji mutu atau uji tekan beton bang, kami hanya mengambil sample core drill untuk melihat hasil ketebalan, untuk uji tekan beton pihak kontraktor yang menguji ke Laboratorium sendiri, bukan dari pemda,”ujar Prima ketika dihubungi melalui telpon selulernya Rabu (10/11/2021).
Untuk pengujian beton lanjut dia, pihak kontraktor sudah di intruksikan agar mengambil sampel beton saat akan dilaksankan pengecoran, menggunakan alat kubus. Setelah itu pihak kontraktor sendiri yang membawa ke Laboratoriun untuk dilakukan pengujian terhadap kualitas beton.
Namun dari keterangan sejumlah Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Kabupaten Bekasi khususnya tahun 2021 saat ini, mengaku kalau setiap tahunnya kami selalu uji betonnya melalui Pemda, yaitu Workshop.
“Tidak pernah kami melakukan uji beton sendiri ke laboratorium, tau juga enggak dimana Laboratorium beton, kalo gitu percuma dong kita bayar Pendapan Asli Daerah (PAD) ke Pemda,”ungkap sejumlah kontraktor kepada awak media, Rabu (10/11/2021).
Seperti dijelaskan salah satu kontraktor yang tidak disebutkan namanya, menjelaskan kalau dirinya selama mengerjakan proyek APBD di Kabupaten Bekasi tidak pernah uji Lab sendiri, semua di Workshop, taunya sudah ada hasil saja.
“Memang bukan hasil core drill, melainkan uji kubus yang sudah disiapkan dari pihak beton, lalu diambil saat akan dilakukan pengecoran di lapangan dan itu kita serahkan ke Workshop, nanti hasilnya keluar,”terangnya.
“Kalau Kasi Wasdal bilang gitu itu gak benar, kita punya hasilnya semua keluar uji betonnya dari Workshop,”tambahnya.
Menanggapi hal itu, dengan melihat banyaknya hasil pengecoran jalan yang dibiayai dari APBD setiap tahunya, pekerjaan yang baru saja dikerjakan sudah rusak, Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS), menantang Pemerintah Daerah melakukan Core Drill ulang bersama-sama dan uji mutu atau uji tekan beton ke setiap pekerjaan. Kami siap biaya sendiri.
“Kami dari Ormas Gibas menyiapkan pihak Laboratorium dari Swasta, dari Pemda melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi (DSDABMBK) silahkan membawa Laboratorium yang dimiliki oleh Pemda, tinggal kita lihat bagaimana hasilnya,”tegas Johan Ketua Resort Gibas Kabupaten Bekasi kepada awak media, Rabu (10/11/2021).
Dirinya menerangkan, melihat banyaknya pekerjaan yang sudah pada retak pihaknya menilai bagimana bisa pekerjaan tersebut bertahan lama, sementara pekerjaan tersebut dibiayai dari uang rakyat hingga Miliaran Rupiah, kalau bukan unsur kesengajaan apa lagi.
“Disini kami menduga banyak permainan antara pihak Kontraktor, Labotorium, Pengawas, dan PPTK dalam setiap pekerjaan yang telah dianggarkan dari APBD, namun pekerjaan tersebut tidak menghasilkan kualitas yang baik. Pasalnya, banyak terjadi pengurangan Volume terhadap suatu pekerjaan namun pihak pengawas hanya diam saja,”terangnya.
Kami akan segera bersurat ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, untuk meminta melakukan pengambilan sample ulang beton dan menguji mutu serta uji tekan beton, kita lihat apakah mereka berani. Tutupnya ( yudi/ars/pal)
Respon (1)