Mencuat Ke Publik, Para Anggota Dewan Itu Ramai-Ramai Mengembalikan Uang

- Penulis

Kamis, 7 Maret 2019 - 00:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, PostKeadilan – Kasus Meikarta, Jaksa KPK mengungkap bahwa para anggota dewan Kabupaten Bekasi yang diduga menerima fasilitas pelesiran ke luar negeri itu ramai-ramai mengembalikan uang ke KPK setelah mencuat ke publik.

Hal ini di katakan Jaksa KPK, I Wayan Riana usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/3/2019). Kata Wayan, akan tetap memanggil para oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan penerimaan fasilitas itu.

“Dan fakta DPRD Kabupaten Bekasi kita hadirkan. Untuk DPRD, kemungkinan (saksi yang dipanggil) yang menerima pergi ke Thailand,” ujarnya usai persidangan yang kali ini mengadili Bupati Neneng bersama 4 anak buahnya yang merupakan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi. Namun persidangan Rabu (6/3/2019) itu ditunda karena saksi berhalangan hadir.

Baca Juga :  Laporan Pengaduan Dugaan Pungli Di Sekolah, Kejari Bekasi Pastikan Kan Ditindaklanjuti

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian dari pada itu, lanjut Wayan. Jaksa KPK juga berencana menghadirkan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada persidangan berikut. Persidangan yang dimaksud Wayan yaitu dalam persidangan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dua tokoh yang karib disapa Aher dan Demiz itu sebelumnya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

“Karena belum dipanggil kan sebagai saksi di sidang kemarin, ini jadi sesuatu yang baru Aher dan Deddy Mizwar,” ucapnya.

Dalam persidangan ini, Bupati Neneng tidak sendirian duduk di kursi pesakitan. Ada 4 terdakwa lain yang juga didakwa bersama-sama yaitu:
– Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi;
– Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi;
– Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi; dan
– Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Baca Juga :  PEMKO TANJUNG PINANG TANDATANGANI MOU PERANGI NARKOBA BERSAMA BNN

Bupati Neneng Cs didakwa menerima suap dari Billy Cs untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Uang yang mengalir disebut sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000.

Persidangan sebelumnya juga, terhadap empat orang terdakwa yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempatnya telah divonis dengan hukuman pidana penjara dengan lamanya waktu penahanan yang berbeda-beda.

Menanggapi perilaku dewan Kabupaten Bekasi yang ramai-ramai mengembalikan uang ke KPK demikian, pimpinan redaksi PostKeadilan, K.I Simaremare, S.Pd angkat bicara dan sangat prihatin. “Sebagai wakil rakyat, tidak sepantasnya mereka berperilaku ‘culas. Inilah cermin aslinya watak dan karakter oknum-oknum anggota dewan itu. Mereka berkhianat kepada rakyatnya,” tuding Simare, panggilan akrab K.I Simaremare, S.Pd, Rabu (6/3/2019) malam.

Baca Juga :  Warga Lumban barat Apresiasi Pembangunan Jalan Pagar Bolak

Masih kata Simare, pada pesta demokrasi kali ini. Ia berharap warga Kabupaten Bekasi tidak lagi memilih oknum dewan yang masih berani mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, pada hal dirinya terlibat kasus Korupsi Meikarta.

“Jangan biarkan oknum-oknum dewan tersebut bertengger kembali duduk sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin (Kabupaten) Bekasi bisa maju kalau toh anggota dewannya masih dari kalangan koruptor. Mari kita sama-sama berantas koruptor yang ada. Jangan biarkan berkembang. Publikasikan nama-nama anggota dewan yang terlibat kasus Meikarta itu,” pungkas Simare.  Bersambung…………. (Johan/Yudi)

Berita Terkait

NCW Minta Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian di Rumah Makan Yang Sudah Berjalan Sebulan
Kejaksaan Agung Membangun Komunikasi Publik, Masyarakat Harus Tahu Kerja dan Kinerja Kejaksaan
Pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Dinilai Asal Jadi, Kepala Disperkimtan Diminta Turun Tangan
Kasus Rempang, NCW: Rakyat Rindu Sosok Jokowi Yang Peduli Dengan Jeritan Rakyat
Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 September 2023 - 17:08 WIB

NCW Minta Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian di Rumah Makan Yang Sudah Berjalan Sebulan

Sabtu, 30 September 2023 - 12:43 WIB

Kejaksaan Agung Membangun Komunikasi Publik, Masyarakat Harus Tahu Kerja dan Kinerja Kejaksaan

Sabtu, 30 September 2023 - 11:24 WIB

Pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Dinilai Asal Jadi, Kepala Disperkimtan Diminta Turun Tangan

Kamis, 28 September 2023 - 11:29 WIB

Kasus Rempang, NCW: Rakyat Rindu Sosok Jokowi Yang Peduli Dengan Jeritan Rakyat

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Berita Terbaru

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!