Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan salah satu rujukan untuk mengukur implementasi dan menilai kualitas demokrasi di Indonesia adalah nilai indeks demokrasi, baik yang melalui penilaian nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun penilaian global oleh The Economist Intelligence Unit.
Ia menjelaskan penilaian indeks demokrasi oleh BPS didasarkan pada tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Sementara itu, penilaian indeks demokrasi oleh The Economist Intelligence Unit didasarkan pada lima instrumen, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, serta budaya politik dan kebebasan sipil.
Menurut Bamsoet, implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia adalah proses yang sedang berjalan dan masih dalam taraf pengembangan serta penguatan.
“Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena berdemokrasi adalah suatu proses yang dinamis dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya,” ujar Bamsoet.
Fauzan Irvan (Direktur Eksekutif Nasional Prodewa) juga menyampaikan dalam wawancara dengan Wartawan Elektronik mengatakan :
Jadi pertama kita mengetahui bahwa index demokrasi Indonesia itu sedang menurun berdasarkan result dari economist inteligence unit Indonesia ini masuk di peringkat ke 52. Itu kategori demokrasi yang cacat. Kami dari Prodewa adalah perkumpulan dari para aktivis, advokat, dan akademisi yang merasakan keresahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang termasuk demokrasi cacat.
Maksudnya kita buat acara ini untuk berbagai unsur bagi pejabat baik itu dari aktivis dan akademisi dan juga dari pengamat. Sehingga diskusi kita ini komprehensif dari berbagai unsur untuk merumuskan sebuah gagasan – gagasan solusi untuk perbaikan kualitas demokrasi Indonesia kedepannya seperti itu tujuannya.
Yang hadir tadi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI melalui virtual, Menteri Investasi Lala Bahalilia, Ketua KPK RI, dan juga ada beberapa aktivis lainnya. Target sasarannya satu pasca pertemuan ini Prodewa akan melakukan konsolidasi seluruh Indonesia dengan berbagai jejaring kita di seluruh Indonesia yang sudah ada cabangnya. Kita akan berkonsolidasi fokus untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan index demokrasi kita. Index demokrasi turun karena tingkat kebebasan terus dikekang seperti itu.
Kita juga mengundang ketua-ketua BEM seluruh Indonesia agar mereka menyampaikan pandangannya, bagaimana mereka selama ini berdemonstrasi itu dibatasi, direpresif, dikriminalisasi, dan seterusnya. Kemudian kita menyadari bahwa demokrasi transaksional pragmatis sehingga siapa yang banyak uang dan modal maka mereka akan menjadi pemimpin negeri ini. Kita mengatasi itu dengan cara melakukan pembudayaan ekonomi dengan pemuda mahasiswa, kita akan bekerjasama dengan semua stakeholder baik itu pemerintah, NGO, maupun masyarakat untuk menghentikan demokrasi transaksional ini.
Pemilu 2024 dilaksanakan karena itu sudah jadi kesepakatan bersama antara pemerintah, KPU, dan juga legislatif. Jadi wacana penundaan pemilu harus segera dihentikan karena itu bukan hanya mencederai reformasi, juga mengkhianati demokrasi yang sudah kita perjuangkan dengan tumpah darah reformasi itu. Harapannya 2024 ini bisa menghadirkan pemimpin baru, pemimpin yang lebih fresh, energik, yang bisa membawa Indonesia ini menjadi 5 besar dunia. Dan menghilangkan polarisasi dan disintegrasi bangsa kita kedepan.
