Jabar PostKeadilan – Ribuan buruh di Karawang Rabu (12/12/2018) itu turun ke jalan. Mereka menuntut agar ada perubahan terhadap upah minimum sektoral (UMSK) yang selama ini tidak memihak para buruh.
Aksi Buruh yang kali ini mereka sebut sebagai gerakan 1212, yang merupakan gabungan Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) yang terdiri dari FSPMI, PPMI, KASBI dan SPSI. Titik kumpul unjuk rasa di Pemkab Kabupaten Karawang.
“Kami menuntut penetapan upah minimum sektoral tahun 2019 di Karawang agar segera disahkan dan ditetapkan,” ujar Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Daeng Wahidin kepada wartawan di tengah aksi.
Daeng menjelaskan, selain meminta untuk segera ditetapkannya UMKS, para buruh yang tergabung dalam KBPP juga meminta untuk pencabutan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permen No 15 Tahun 2018.
“Kedua peraturan tersebut dinilai sangat tidak berpihak kepada pekerja,” katanya.
Seharusnya, lanjut Daeng Wahidin, UMKS harus disepakati antara pekerja dan penguasa. Akan tetapi pengalaman kami selama ini sangat sulit menemui kata mufakat dengan pengusaha.
“Kenapa hal itu bisa terjadi? karena dasar para buruh dalam menetapkan upah adalah berdasarkan item kebutuhan hidup layak. Sedangkan dari pengusaha berdasarkan PP No 79 tahun 2015 dan Permen No 15 tahun 2018,” tukasnya.
Hal di lapangan, terlihat Kapolres Karawang, AKBP Slamet Waloya tampak terjun langsung memimpin pengamanan aksi Buruh 1212 di depan Pemda Kabupaten Karawang.
Informasi dari pihak Polres terkait aksi buruh ini, pihak Polres menerjunkan 1 SSK gabungan dari kepolisian Polres Karawang, Polsek setempat dan Satpol PP Karawang. (P Purba)
