Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
AdvertorialBekasiHeadline NewsVideo

Pembangunan TPST Di Kertamukti, Kadis LH Turun Langsung Untuk Sosialisasi

20
×

Pembangunan TPST Di Kertamukti, Kadis LH Turun Langsung Untuk Sosialisasi

Sebarkan artikel ini

Penjelasan Donny, pembangunan TPST adalah program pemerintah pusat demi meminalisir penumpukan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

“TPST tidak sama seperti TPA atau TPS (Tempat Pembuangan Sampah). TPST memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA. Dimana sistem kinerja TPST adalah pengurangan sampah dengan cara sampah diolah secara teknologi canggih dan sebagainya hingga dapat dimanfaatkan kembali,” jelas Donny ditengah warga yang berkumpul, Selasa (29/8/2023) pagi itu.

Seperti diketahui, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kementerian PUPR memberi perhatian kepada Kabupaten Bekasi yakni pembangunan TPST. Pembangunan dikerjakan langsung oleh pusat dengan menelan biaya berkisar Rp 45 Milyar lebih.

“Kalau kita, hanya mempersiapkan lahannya saja,” tutup Donny.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Kertamukti, Chrisna Soewandito, SE menyambut baik hal pembangunan TPST di wilayahnya.

“Selama program itu baik insya allah kami (atas nama warga desa) dukung. Karena menurut kami tidak ada penumpukan sampah. Yang ada pabrik untuk pengelolaan sampah demi mengurangi sejumlah sampah liar yang ada di desa kami terutama. Saya kira cukup efektif karena ini hanya sampah dari desa kami, bukan dari luar desa. Yang mana sampah desa di kelolah dulu, yang tidak bisa dikelola baru dibuang di Burangkeng (TPA),” kata Chrisna melalui chat WhatsApp (WA), Rabu (30/8/2023) sore.

Hal pasca sosialisasi Donny, nyaris ada insiden kecil sesama warga. Diduga ada beberapa orang yang bukan warga coba memprovokasi tetap menolak pembangunan. Namun gejolak tak berarti tersebut dapat dikendalikan Chrisna dan jajarannya.

“Kami hanya fasilitator, bukan eksekutor. Semua kebijakan itu ada di kementrian PUPR, DPW Jabar dan Pemda kabupaten. Jika memang ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, insya allah kami sendiri yang akan bertindak tegas,” pungkasnya.
(Simare)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.