Presiden Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Transparan

Postkeadilan Presiden Joko Widodo meminta agar bantuan sosial bansos segera diberikan kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona, data penerima bansos harus transparan agar tidak timbul kecurigaan.

“Saya banyak mendengar dan melihat tentang Orang-Orang yang tidak mendapatkan bantuan dari Kepala Daerah dengan alasan tidak ada data yang lengkap mengenai penduduknya”.

“Yang lebih memperihatinkan, saat Ini yakin telah membuat saya kecewa kepada orang-orang yang sudah memanfaatkan situasi Covid-19. Seperti Ini malah tambah me Ngada-ada”.

“Banyaknya Warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hanya gara-gara sebagian orang yang memanfaatkan hak orang lain”.

“Saya tahu dan saya mengetahui hal Ini pasti terjadi, makanya untuk rakyat yang tidak mampu yang tidak mendapatkan hak-hak kalian harap gotong royong bersatu saling membantu agar orang yang telah menggunakan Sembako tidak di gunakan seenaknya. Kalau tidak kebagian cepat melakukan tindakan, karena ini dari Pusat Pemerintah sudah jelas sekian Triliun Uang untuk bantuan sudah di transfer ke Daerah masing-masing”.

“Dan saya tidak mau lagi ada Dana untuk rakyat malah di bagikan ke orang-orang yang mampu saja, harus bisa di ratakan jangan hanya untuk orang terdekatnya”

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan”

Presiden Jokowi meminta bansos harus sudah selesai disalurkan kepada masyarakat minggu ini. Bantuan dari pemerintah itu diminta Pak Jokowi harus diatur secara baik.

“Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik, karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, juga dari desa”

Presiden Jokowi meminta bersama jajarannya untuk mengawasi penyaluran bansos di lapangan. harus ada solusi untuk warga miskin yang belum menerima bansos.

“Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa bisa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya”

saya minta kecepatan, agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik, saya minta Minggu ini sudah semuanya bisa diterima”

Saya meminta seluruh perangkat kabupaten kota bergerak turun langsung ke masyarakat. Hal itu guna menyisir dan mendata masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini pemerintah sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat, kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa.

Kalau ada masalah di lapangan, segera kita perbaiki, kita sempurnakan bersama-sama. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada satu pun negara di dunia, dari 213 negara, yang betul-betul siap. Saya meyakini dengan sinergi itu, berbagai dampak dari pandemi global ini, Insya Allah dapat segera kita atasi. Masyarakat rentan terdampak, tertangani dengan baik dan kita bisa melewati badai ini dengan selamat.

Begitu juga soal distribusi logistik di tengah pandemi ini harus tetap lancar, apalagi dalam bulan Suci Ramadan Ini. Selain itu, bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu harus tepat sasaran melalui pengawasan dan cek lapangan.

Jangan sampai bansos ini malah salah sasaran, oleh karena itu masyarakat harus ikut serta membantu pengawasan, jika ada penyelewengan segera laporkan, tidak usah takut untuk melaporkan.

“Terkadang Yang di salahkan terus-menerus Pemerintah Pusat ini dan itu, Padahal dari Pemerintah Pusat sudah jelas menggelontorkan Dana-dana Untuk Pemerataan Seluruh Rakyat Indonesia itu sudah di salurkan ke setiap Provinsi, dan bukan dana sedikit”. Red