Suksesi.. Kejari Tobasa Serahkan Mantan Bupati Ke Lapas, Mantan Setdakab Proses Pelimpahan Pengadilan

- Penulis

Rabu, 19 April 2017 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tobasa, PostKeadilan – Suksesi kinerja Kejaksaaan Negeri (Kejari) Tobasa patut di acung jempol. Pasalnya, mantan Bupati Tobasa, Sumatera Utara, Pandapotan Kasmin Simanjuntak (64) kini menjalani hukumnya selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Siborongborong, Tap.Utara, terhitung sejak, Senin (13/03).

Kecurigaan masyarakat Tobasa yang sempat tersoroti public terhadap kinerja penegak hukum ini sempat membuming, khususnya mengenai penangangan kasus mantan Bupati Tobasa, Sumatera Utara, Pandapotan Kasmin Simanjuntak (64), terpidana kasus korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) pada “ acces road” pembangunan PLTA Asahan III di Dusun Batumamak,Desa Maranti Timur Kec.Pintu Pohan Meranti Tobasa.

“Itu resmi menjalanani masa penahanan (hukuman) setelah sebelumnya Kasasi yang diajukannya (Kasmin) kandas ditolak Mahkammah Agung (MA) Republik Indonesia (RI),” sebut Tim Kejaksaan Tobasa terdiri dari Parada Situmorang,SH,MH, Edward,SH,MH dan Diky Wahyu Aryanto,SH senada.

Baca Juga :  Dua Tahun Sang Pelaku Penyiraman Air Keras Bebas Keliaran. Kabareskrim: Sampaikan Komplin Ke Polda Atau Mabes

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tim Kejaksaan ini lah sebagai eksekutor putusan MA langsung mendampingi penyerahan mantan orang nomor satu Tobasa itu ke pihak Lapas Siborongborong. Selain itu, penyerahan mantan bupati ke-3 Tobasa ini dilakukan dengan penanda tanganan berita acara penyerahan terpidana dari pihak kejaksaan Tobasa kepada pihak Lapas di Siborongborong,Tapanuli Utara.

Kepala Kejaksaaan Negeri Tobasa melalui Kasi Intelijen (Kasi Intel) Frengky H.Pasaribu,SH,MH didampingi Kasi Pidana Khusus(Pidsus) Parada Situmorang,SH,MH, kepada wartawan diruang kerjanya, membenarkan penahanan (eksekusi) Kasmin ke Lapas kelas II B Siborongborong,Tap.Utara. “Penahanan terhadap mantan orang nomor satu Tobasa itu dilakukan sejak pukul 11.30 wib, Senin (13/03) itu, “ujar Frengky.

Sebagaimana diketahui, Kasmin sebelumnya telah melakukan upaya hukum (Kasasi) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menghukumnya selama 2 tahun penjara. Namun, kemudian putusan pengadilan Tipikor ,Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Deseber 2015 dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) yang menolak kasasi Kasmin, hingga akhirnya menjatuhkan putusan 1 (satu)tahun 6(enam) bulan penjara .

Baca Juga :  Sebut Pelamar P1 Tinggal Menunggu Penempatan, Guru PPPK Yang Dibatalkan Tetap Akan Aksi Demo

Putusan Kasasi yang diajukan Kasmin dalam kasus acces road Pembangunan PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak Desa Maranti Utara Kecamatan Pintupohan Meranti Tobasa ini lebih ringan(turun) setengah tahun dari putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan, sebelumnya memvonnis terdakwa Kasmin selama 2 tahun penjara.
Kemudian dalam amar putusan MA-RI Nomor 907/K/PID.SUS/2016 tanggal 16 Nopember 2016 atas kasasi Kasmin ,selain menetapkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan,terhadap terdakwa Kasmin ,juga dibebankan denda Rp 250 juta,apabila tidak dibayar akan dikenakan ganjaran hukuman badan 3 bulan.

Baca Juga :  Pasca Bentrokan Di Sejumlah Daerah, Kapoldasu Mengaktifkan Perkuatan Terpadu

Selanjutnya, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan lain,berupa uang pengganti (UP) sebesar Rp 3,8 Milyar, dan bila dalam tempo satu bulan tidak dibayar terdakwa, maka akan dilakukan sita jaminan atas harta benda milik terdakwa.

Hal kasus mantan Setdakab, EP akan segera dilimpahkan ke Pengadilan. EP diduga lakukan korupsi senilai Rp.1,4 milyar yang terjadi dilingkungan Setdakab Tobasa pada tahun 2014 lalu, hingga menyeret EP salah seorang pejabat eselon III dilingkup Pemklab Tobasa sebagai tersangka (Tsk).

“Kasus yang bersumber dari kegiatan penyelesaian konflik pertanahan di Tobasa itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan setelah selesai pemberkasan,” pungkas Kasi Pidsus Parada Situmorang,SH,MH didampingi Kasi Intel Frengky H.Pasaribu,diruang kerjanya, Selasa itu. (Denny. T)

Berita Terkait

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu
KCD Wilayah Tiga Jawa Barat Beri Penjelasan Terkait Sejumlah Berita
Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan
Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Senin, 25 September 2023 - 17:40 WIB

Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Kamis, 21 September 2023 - 18:47 WIB

Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan

Kamis, 21 September 2023 - 17:32 WIB

Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara

Kamis, 21 September 2023 - 00:30 WIB

Warga Ramunia Dilarang (Puskopkar “A” Bukit Barisan) Panen di saat Harga Beras Naik.

Berita Terbaru

Advertorial

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Sabtu, 23 Sep 2023 - 16:39 WIB

Headline News

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 Sep 2023 - 16:54 WIB

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!